ULANDA.ID – Sejumlah perwakilan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Gorontalo mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (10/01/2025).
Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan ini, para nelayan menyampaikan berbagai keluhan terkait tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas melaut.
Salah satu keluhan utama adalah pungutan pajak tahunan yang mencapai angka Rp 7 hingga Rp 8 juta. Beban ini dirasakan sangat memberatkan, terutama bagi nelayan kecil yang pendapatannya tidak menentu. “Kami berharap pemerintah dapat meringankan beban ini, karena pajak sebesar itu terlalu berat bagi kami,” ungkap salah satu perwakilan nelayan.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai masih jauh dari kebutuhan. Jatah kuota sebesar 98 kilo liter dianggap tidak mencukupi untuk mendukung operasional para nelayan di laut. Para nelayan berharap ada penambahan kuota BBM guna menunjang aktivitas mereka sehari-hari.
Masalah lain yang disampaikan adalah perizinan yang dianggap terlalu rumit dan kebijakan zona penangkapan ikan yang terukur.
Kebijakan ini dinilai kurang berpihak kepada nelayan lokal dan memperumit aktivitas penangkapan ikan. “Karena ini adalah kebijakan dari pusat, kami perlu duduk bersama dengan organisasi nelayan, DPRD Provinsi Gorontalo, dan pemerintah provinsi untuk mencari solusi yang mendukung keberpihakan kepada nelayan,” jelas La Ode Haimudin.
Dalam diskusi, para nelayan juga menyebut harga alat teknologi Vessel Monitoring System (VMS) yang diwajibkan sebagai salah satu beban besar. “VMS ini harganya cukup mahal, sehingga menjadi kendala bagi banyak nelayan kecil,” tambah La Ode.
Baca Juga : Soeratin U13, Menanti Dua Tiket Semifinal Dari Wilayah Barat
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi nelayan di tingkat provinsi dan pusat. Ia berjanji akan memfasilitasi dialog antara organisasi nelayan, pemerintah daerah, dan DPRD agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan nelayan di Gorontalo.
“Kami akan mendorong upaya penyelesaian masalah ini dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Aspirasi nelayan akan menjadi prioritas kami dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada mereka,” tutup La Ode Haimudin.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju solusi konkrit atas berbagai persoalan yang dihadapi nelayan di Gorontalo./rA81
