ULANDA.ID – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Limboto untuk memantau pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan sekolah kejuruan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh anggota DPRD Umar Karim.
Dalam pertemuan di aula sekolah, Umar menyampaikan sejumlah catatan terkait sistem pengawasan dan tata kelola anggaran BLUD. Ia menekankan, meskipun program ini memberi keleluasaan sekolah mengelola dana secara mandiri, pengawasan ketat tetap diperlukan agar akuntabilitas dan transparansi terjaga.
“Saya ragu program BLUD bisa berjalan efektif tanpa pengawasan yang jelas. Kita bicara soal anggaran besar yang rawan penyimpangan jika kontrol lemah,” tegas Umar di hadapan kepala sekolah, guru, dan tim manajemen BLUD SMKN 1 Limboto.
Umar menambahkan bahwa seluruh jajaran sekolah harus memahami aturan BLUD dan tidak bermain-main dengan anggaran karena semua proses akan diaudit dan bisa berimplikasi hukum. “Kemandirian sekolah harus disertai profesionalisme dan akuntabilitas,” ujarnya.
Kepala SMKN 1 Limboto, Sumitro Kasim, menyampaikan terima kasih atas perhatian DPRD. Ia menegaskan pihak sekolah terus menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BLUD. Tantangan terbesar saat ini, menurut Sumitro, adalah meningkatkan pemahaman teknis mekanisme BLUD di tingkat sekolah.
“Kami terbuka terhadap masukan DPRD agar bekerja lebih hati-hati dan profesional,” kata Sumitro.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda Pansus untuk memantau kesiapan BLUD di sejumlah SMK di Provinsi Gorontalo. Pansus dijadwalkan juga akan mengunjungi sekolah lain yang telah atau akan menerapkan skema BLUD, guna memastikan program ini berjalan sesuai tujuan meningkatkan mutu pendidikan vokasi melalui kemandirian manajemen sekolah.
Umar menutup kunjungan dengan harapan SMKN 1 Limboto bisa menjadi percontohan pelaksanaan BLUD di Gorontalo, tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada regulasi. “Jangan sampai semangat kemandirian berubah menjadi bumerang. Pengawasan internal dan eksternal harus berjalan, dan semua pihak harus memahami tugasnya,” tutupnya.
Program BLUD di SMKN 1 Limboto menjadi fokus DPRD Gorontalo untuk meningkatkan kemandirian manajemen sekolah. Pengawasan ketat, kepatuhan regulasi, dan transparansi anggaran diharapkan mampu menjadi contoh bagi SMK lain di Gorontalo.
Dengan BLUD, sekolah dapat mengelola sumber daya lebih fleksibel, mendukung kualitas pendidikan vokasi, dan menyiapkan lulusan siap kerja.
