Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
BeritaDaerahDPRD Provinsi GorontaloParlemenPolitikProvinsi Gorontalo

Pansus Tatib DPRD Gorontalo Bahas Raperda Tatib, Fikram Salilama: Pembahasan Pasal-Pasal Cukup Alot, Tapi Demi Rakyat Kami Siap Lembur

23
×

Pansus Tatib DPRD Gorontalo Bahas Raperda Tatib, Fikram Salilama: Pembahasan Pasal-Pasal Cukup Alot, Tapi Demi Rakyat Kami Siap Lembur

Sebarkan artikel ini

ULANDA.ID I Gorontalo – Gorontalo 09 April 2025 Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Provinsi Gorontalo terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Dalam rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat DPRD, anggota Pansus membahas secara mendalam sejumlah ketentuan penting, termasuk penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Salah satu anggota Pansus, Fikram Salilama, mengungkapkan bahwa pembahasan pasal-pasal yang merujuk pada PP 12/2018 berlangsung cukup alot. Namun demikian, ia menegaskan bahwa semangat anggota pansus tetap tinggi karena hal ini berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Memang beberapa pasal, terutama yang merujuk pada PP 12, cukup memicu perdebatan. Tapi ini hal biasa dalam proses legislasi. Kalau pun harus kerja sampai pagi, tidak masalah, selama itu untuk kepentingan rakyat,” ujar Fikram.

Menurutnya, kehati-hatian dalam menyusun tata tertib sangat penting karena dokumen ini akan menjadi pedoman bagi seluruh aktivitas DPRD, mulai dari mekanisme sidang, fungsi pengawasan, pembentukan alat kelengkapan, hingga tata cara pengambilan keputusan.

Rapat kerja ini juga turut melibatkan Sekretariat DPRD dan tenaga ahli guna memastikan setiap klausul dalam rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu mengakomodasi dinamika dan kebutuhan kelembagaan DPRD secara menyeluruh.

Ketua Pansus menyatakan bahwa pembahasan akan terus berlanjut dalam beberapa tahap ke depan hingga finalisasi. Diharapkan, peraturan baru ini dapat meningkatkan kualitas kinerja DPRD dan mendorong transparansi serta akuntabilitas lembaga legislatif./sH81

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *