ULANDA.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Bone Bolango, Femmy Udoki, melaksanakan kegiatan reses di Desa Molamahu, Kecamatan Bone, pada Rabu (25/6/2025). Dalam kunjungan ini, ia berdialog langsung dengan masyarakat guna menyerap berbagai kebutuhan prioritas desa.
Dalam forum terbuka tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan penting, mulai dari penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan akses infrastruktur, hingga perhatian pada layanan sosial dan keagamaan.
“Salah satu perhatian utama warga adalah akses infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi desa, yang selama ini dirasakan belum optimal,” ungkap Femmy di hadapan masyarakat.
Keluhan warga juga mengarah pada belum terealisasinya pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang sempat dijanjikan oleh pemerintah pusat pada tahun sebelumnya. Warga berharap proyek ini dapat segera diwujudkan guna menunjang aktivitas nelayan.
Selain itu, masyarakat mengusulkan perbaikan tambatan perahu yang kini mengalami kerusakan, menyulitkan nelayan dalam bongkar muat hasil tangkapan.
Di sektor pertanian, warga meminta pembangunan jalan tani untuk mendukung kelancaran distribusi hasil panen. Permintaan lain yang mengemuka termasuk normalisasi sungai melalui pembangunan drainase yang memadai.
Tak hanya infrastruktur, aspirasi juga mencakup permintaan bantuan sosial keagamaan seperti renovasi masjid, dukungan untuk rukun duka, serta fasilitas bagi majelis taklim.
Di sektor ekonomi, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengusulkan dukungan berupa stimulus usaha untuk meningkatkan daya saing serta menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan ekonomi.
Femmy menyampaikan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke dalam pembahasan DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menegaskan bahwa usulan masyarakat desa akan diperjuangkan melalui alokasi anggaran maupun sinergi lintas instansi.
“Saya tidak memberi janji kosong, tapi saya pastikan akan mengawal seluruh aspirasi ini hingga ditindaklanjuti dalam program pembangunan yang nyata,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Reses tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan riil warga.
