Wali Kota Gorontalo Instruksikan TPKD Awasi PAD dari Rumah Makan dan Parkir

ULANDA.ID — Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menugaskan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) untuk mengawasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor rumah makan dan perparkiran. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penerimaan daerah serta mencegah praktik yang tidak jujur di lapangan.

“Saya mendapat laporan bahwa ada rumah makan dan juru parkir yang belum transparan dalam menyetor PAD. Ini harus kita benahi,” kata Adhan dalam apel kerja bersama TPKD di halaman Kantor Wali Kota Gorontalo, Senin (2/6/2025).

Menurut Adhan, capaian PAD Kota Gorontalo saat ini masih rendah. Hingga evaluasi terakhir, realisasi baru mencapai 29 persen. Sementara itu, sebagian besar pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 bergantung pada PAD, kecuali dana alokasi khusus (DAK) yang bersifat terikat.

“PAD adalah sumber utama pembiayaan kita, termasuk untuk membayar gaji TPKD dan cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3,5 miliar per tahun. Oleh karena itu, peningkatan PAD adalah keharusan,” jelasnya.

Adhan menekankan bahwa pihaknya tidak ingin mengikuti jejak daerah lain yang harus merumahkan tenaga honorer akibat krisis anggaran. Ia memastikan pembayaran gaji TPKD hingga Juni telah diatur, dan pemerintah akan mencari solusi keberlanjutan untuk bulan berikutnya.

“Saya tidak ingin seperti di Sulawesi Selatan, yang sudah memberhentikan honorer karena tidak mampu membayar. Ini tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan PAD,” tegas Adhan.

Sebagai strategi pengawasan, Wali Kota menyampaikan bahwa honorer yang bekerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dilibatkan dalam pemantauan PAD. Tim khusus dari Badan Keuangan akan dibentuk untuk pelaksanaan tugas ini, dengan pembagian kerja berdasarkan lokasi dan jenis usaha.

“Petugas pria akan ditempatkan untuk mengawasi parkiran, sedangkan petugas wanita akan memantau rumah makan. Ini bagian dari upaya serius kita menata ulang sistem PAD,” ujar Adhan.

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan PAD, sekaligus mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan.