Wali Kota Tekankan Disiplin Anggaran: Tak Ada Perdis Tak Wajar

ULANDA.ID I Kota Gorontalo — Apel perdana kerja pasca libur nasional dan cuti lebaran di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, menjadi panggung bagi Wali Kota Adhan Dambea untuk menyampaikan penekanan serius terkait disiplin kerja, termasuk disiplin dalam penggunaan anggaran daerah. Selasa (08/04).

Wali Kota menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan prioritas utama dalam pemerintahannya. Salah satu fokusnya adalah menata kembali penggunaan anggaran perjalanan dinas dan konsumsi, yang menurutnya selama ini banyak ditemukan dalam bentuk yang tidak wajar.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita harus benar-benar menggunakan anggaran ini sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Apalagi sebelum saya menjabat, banyak ditemukan anggaran perjalanan dinas dan makan minum yang tak wajar. Ini akan kami tata ulang,” tegas Adhan Dambea.

Ia juga menyampaikan langkah konkret untuk mengurangi pemborosan, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan seperti bimbingan teknis dan pelatihan dari pemerintah daerah maupun pusat. Adhan menekankan bahwa yang perlu dilakukan adalah menghadirkan narasumber ke Gorontalo, bukan justru memberangkatkan banyak pegawai ke luar daerah.

“Kalau ada kegiatan dari pusat atau daerah, undang narasumber ke sini. Bukan malah pegawai kita yang ramai-ramai ke Jakarta,” jelasnya di hadapan ribuan ASN.

Wali Kota pun memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo agar tidak menyalahgunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk kepentingan pribadi. Ia bahkan mencontohkan dirinya sendiri yang selalu menggunakan anggaran pribadi jika memiliki urusan di luar kedinasan.

“Saya sudah berikan contoh. Kalau saya punya urusan pribadi ke luar daerah, saya bayar pakai uang sendiri. Jangan seenaknya pakai SPPD untuk kepentingan pribadi,” pungkas Adhan.

Langkah ini mendapat respons positif dari kalangan ASN yang hadir. Banyak yang menilai bahwa komitmen Wali Kota untuk bersih-bersih dalam tata kelola keuangan daerah menunjukkan keberpihakan pada efisiensi dan transparansi, serta menjadi alarm penting untuk meningkatkan akuntabilitas seluruh pegawai di jajaran Pemkot Gorontalo.

Langkah tegas ini dinilai sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh Wali Kota Adhan Dambea sejak awal masa jabatannya. Ia ingin membangun pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga bersih dari praktik pemborosan anggaran. Menurutnya, setiap rupiah dari APBD harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan pejabat.

Dengan penekanan yang terus disuarakan, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin sadar akan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Wali Kota pun menegaskan bahwa ke depan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan diperketat. Bila ditemukan pelanggaran, maka sanksi akan diberlakukan secara tegas dan tanpa kompromi, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.(**)