ULANDA.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah provinsi agar memberikan subsidi untuk kegiatan pengkaderan organisasi kemahasiswaan di Gorontalo. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi IV ke Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Boalemo, Rabu (9/7/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lhalidjun, dari Fraksi Partai Golkar, dan diterima oleh Aldi Ilato selaku Ketua Cabang PMII Boalemo di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
Dalam pertemuan tersebut, Ghalib Lhalidjun menyampaikan bahwa Komisi IV telah merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mulai membiayai proses pengkaderan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan melalui APBD Perubahan 2025.
“Kami meminta agar kegiatan kaderisasi mahasiswa tidak lagi terbebani secara mandiri oleh anggota organisasi. Pemerintah harus hadir dan memberikan alokasi anggaran khusus untuk ini,” ujar Ghalib.
Ia menambahkan bahwa peran organisasi kemahasiswaan sangat penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Gorontalo. Kegiatan kaderisasi terbukti mampu menghasilkan pemimpin muda yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
Menurut Ghalib, penganggaran kegiatan kaderisasi dapat ditempatkan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk peningkatan kapasitas pemuda, dan di Badan Kesbangpol untuk penguatan kelembagaan organisasi. Namun, karena mekanisme bantuan berasal dari dana hibah provinsi, maka distribusinya tidak bisa langsung ke tingkat cabang, melainkan harus melalui Pengurus Koordinator Cabang (PKC).
“Kami akan mengawal ini dalam APBD Perubahan 2025, dan juga mendorong pembentukan Perda Kepemudaan yang lebih progresif untuk menjamin keberlanjutan program ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua PMII Boalemo, Aldi Ilato, mengungkapkan bahwa jumlah kader di wilayahnya masih terbatas karena keterbatasan jumlah mahasiswa yang kuliah di daerah tersebut. Menurutnya, dalam dua tahun terakhir, jumlah kader PMII hanya berkisar 10 orang, dan dalam satu tahun biasanya dilakukan hingga tiga kali pengkaderan.
“Standar biaya pengkaderan saat ini sekitar Rp2,5 juta untuk satu kali kegiatan dengan 50 peserta. Kami sangat berharap adanya dukungan dana dari pemerintah agar kegiatan ini berjalan optimal,” jelas Aldi.
Ia juga menegaskan pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan organisasi ekstra kampus, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya seperti Boalemo.
