ULANDA.ID I Gorontalo. Kamis 16 Januari – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius terhadap nasib para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK. Umar Karim juga menyoroti nasib tenaga honorer yang tidak masuk dalam database, yang menurutnya harus diupayakan agar tidak dirumahkan.
“Pemerintah daerah harus memikirkan nasib para PPPK dan honorer yang tidak lulus seleksi. Begitu juga tenaga honorer yang tidak masuk database, harus diusahakan oleh Pemda agar tidak dirumahkan, itu sesuai ketentuan yang ada,” ujar Umar Karim.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya mengangkat tenaga honorer baru karena kebijakan tersebut dapat berujung pada sanksi. “Pemda jangan lagi mengangkat honorer baru karena akan disanksi,” tambahnya.
Umar Karim berharap agar pemerintah daerah fokus menyelesaikan permasalahan honorer yang sudah ada. Ia menilai bahwa penambahan tenaga honorer baru hanya akan memperburuk situasi, sementara masalah tenaga honorer lama belum terselesaikan.
“Pemerintah daerah harus menyelesaikan masalah honorer yang ada sekarang. Jangan tambah-tambah urusan dengan mengangkat honorer baru, sedangkan yang lama masih terbengkalai,” kata Umar Karim.
Pernyataan Umar ini muncul di tengah kekhawatiran para tenaga honorer yang nasibnya belum jelas setelah pelaksanaan seleksi PPPK. Ia meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Umar Karim juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan tenaga honorer dan PPPK. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif dan menghindari praktik yang dapat merugikan para honorer yang telah bekerja keras.
“Para tenaga honorer ini adalah tulang punggung pelayanan publik di berbagai sektor. Jangan sampai mereka merasa terabaikan setelah bertahun-tahun mengabdi. Pemda harus memberikan solusi yang konkret, bukan sekadar janji,” lanjut Umar Karim.
Baca Juga : Deprov Gorontalo Resmi Serahkan Dokumen Penetapan Gubernur Terpilih
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan tenaga honorer yang tidak tepat dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, akan timbul ketidakpuasan yang dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah.
Selain itu, Umar Karim meminta agar alokasi anggaran daerah diperhatikan, terutama untuk menjamin kesejahteraan tenaga honorer yang masih aktif. “Jangan sampai anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak prioritas. Kita harus memastikan bahwa tenaga honorer yang ada sekarang mendapatkan perhatian yang layak,” tegasnya.
Pihak DPRD Provinsi Gorontalo juga berencana untuk memanggil pihak terkait dalam waktu dekat guna membahas langkah-langkah konkret yang harus diambil pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Umar berharap, dengan adanya koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif, solusi yang adil dan berkelanjutan dapat segera diwujudkan.
“Masyarakat, khususnya para tenaga honorer, menunggu kebijakan yang berpihak kepada mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil,” tutup Umar Karim.
Pernyataan tegas dari Umar Karim ini mendapat perhatian luas, baik dari kalangan tenaga honorer, masyarakat umum, maupun pengamat kebijakan daerah. Semua pihak kini menantikan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menjawab permasalahan yang telah berlangsung lama ini./fT81
