ULANDA.ID – Rencana penertiban para badut jalanan di Kota Gorontalo oleh Wali Kota Gorontalo menuai tanggapan dari berbagai pihak. Langkah ini diambil menyusul maraknya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu serta adanya pihak-pihak yang mengkoordinir dan mengambil keuntungan dari keberadaan para badut, yang menimbulkan kesemrawutan di sejumlah titik kota.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Wali Kota. Dalam wawancara dengan Ulanda News, ia menilai fenomena badut jalanan mencerminkan budaya masyarakat yang cenderung menganut prinsip “Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM)” tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.
Lebih lanjut, Aleg Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo itu menyoroti dua hal utama yang menjadi perhatian. Pertama, keberadaan badut jalanan disebutnya sebagai bentuk eksploitasi anak, di mana banyak dari mereka yang seharusnya berada di bangku sekolah justru turun ke jalan. Kedua, hal ini berpotensi mengubah pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, menjadi pasif dan bergantung pada cara-cara instan dalam mencari penghasilan.
Meski demikian, dr. Sri Darsianti juga mengakui bahwa di balik kesemrawutan tersebut terdapat sisi kemanusiaan. Banyak dari mereka, katanya, hanya berusaha mencari nafkah demi sesuap nasi. Oleh karena itu, ia menilai pendekatan penanganannya tidak bisa hanya represif, namun harus menyentuh akar masalah sosial dan ekonomi yang ada.
Sebagai langkah lanjutan, dr. Sri Darsianti berencana membawa persoalan ini ke dalam pembahasan bersama Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, yang merupakan mitra kerja Komisi IV. Ia berharap penanganan terhadap para badut dapat dilakukan secara komprehensif, dengan memberikan solusi alternatif yang manusiawi dan memberdayakan.
