Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
BeritaDaerahDPRD Provinsi GorontaloUlanda Channel

Komisi I DPRD Gorontalo Kawal Realisasi Sertifikat Rumah Deret dan Penanganan Banjir di Desa Buhu

4
×

Komisi I DPRD Gorontalo Kawal Realisasi Sertifikat Rumah Deret dan Penanganan Banjir di Desa Buhu

Sebarkan artikel ini

ULANDA.ID I Provinsi Gorontalo — Didampingi koordinator komisi, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan agenda kunjungan lapangan dalam rangka Monitoring Sistem Pelayanan, Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi Tata Kerja Desa, serta Status Perkembangan Desa/Kelurahan, pada Sabtu, 26 April 2025, bertempat di Kantor Desa Lupoyo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kinerja pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip profesionalisme, akuntabilitas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi I, Fikram Salilama, menegaskan pentingnya monitoring ini untuk mendorong perbaikan sistem pelayanan publik di tingkat desa.

“Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan pelayanan pemerintah desa terhadap segala kebutuhan masyarakat berjalan secara profesional, akuntabel, serta responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Fikram.

Tidak hanya itu, Komisi I juga memberikan perhatian khusus terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, salah satunya banjir yang kerap melanda Desa Buhu serta persoalan rumah deret di pinggir Danau Limboto. Permasalahan banjir yang mengganggu aktivitas warga menjadi salah satu fokus monitoring, mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Selain itu, Komisi I juga menyoroti keluhan warga terkait janji pemerintah mengenai penerbitan sertifikat tanah bagi penghuni rumah deret. Fikram Salilama menekankan bahwa Komisi I berkomitmen mengawal agar janji tersebut tidak hanya menjadi wacana semata.

“Kami ingin memastikan bahwa penerbitan sertifikat untuk rumah deret benar-benar direalisasikan sesuai dengan janji pemerintah, mengingat pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat,” tegas Fikram.

Dengan agenda monitoring ini, Komisi I berharap dapat mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan di desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.(**)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *