Pansus LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo Desak Sinkronisasi Program, Fokus Tekan Angka Kemiskinan Kabgor

ULANDA.ID I Kabupaten Gorontalo. Jum’at, 25April 2025 – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Gorontalo terus menunjukkan keseriusannya dalam mengawal pembangunan dan sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Tidak hanya menggelar rapat di kantor DPRD, Pansus juga turun langsung ke lapangan dengan menggelar rapat bersama di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gorontalo.

Rapat yang dipimpin oleh Anggota Pansus, Anas Yusuf, menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan guna menghindari tumpang tindih kegiatan yang dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas penggunaan anggaran.

“Kita ingin memastikan bahwa program pemerintah provinsi dan kabupaten tidak berjalan masing-masing. Harus ada keselarasan agar anggaran yang digunakan tepat sasaran dan berdampak maksimal,” ujar Anas Yusuf.

Dalam kesempatan itu, Anas juga menekankan pentingnya sinergi perencanaan pembangunan antara dua level pemerintahan, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data, Kabupaten Gorontalo tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Gorontalo, yaitu 16,41%, jauh di atas rata-rata provinsi yang berada di angka 14,57%.

“Ini harus jadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus mampu bersinergi dengan pemerintah provinsi, terutama dalam hal potensi investasi yang dimiliki daerah ini. Potensi investasi yang digarap dengan serius bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Anas.

Tak hanya fokus pada isu kemiskinan, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur di Kabupaten Gorontalo yang dinilai memerlukan perhatian serius, seperti kondisi Jembatan Pulubala yang rusak dan proyek relokasi Danau Limboto yang hingga kini masih belum tuntas.

“Pembangunan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat. Jika dibiarkan, ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh anggota Pansus LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo dan perwakilan dari Bappeda Kabupaten Gorontalo. Harapannya, hasil rapat ini dapat menjadi titik awal penguatan koordinasi lintas pemerintah demi pembangunan yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.