ULANDA.ID | Pohuato – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi prasarana di SMA Negeri 1 Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja mereka dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah Tahun Anggaran 2024. Sabtu, 12/04.
Dalam kunjungan tersebut, Tim Pansus mendapati berbagai kerusakan serius pada fasilitas fisik sekolah. Sejumlah ruang kelas terancam roboh, pagar sekolah menjadi kekhawatiran tersendiri, serta fasilitas sanitasi yang tidak layak bagi siswa maupun tenaga pendidik.
“Kami prihatin melihat langsung kondisi prasarana di SMAN 1 Buntulia. Sekolah ini jelas membutuhkan perhatian lebih. Infrastruktur yang tidak memadai akan berdampak besar pada proses belajar-mengajar dan kenyamanan seluruh civitas akademika,” ujar Ketua Pansus LKPJ, Yeyen Sidiki.
Yeyen menegaskan, sekolah-sekolah di wilayah terpencil seperti Buntulia harus menjadi prioritas pembangunan, mengingat terbatasnya akses serta ketimpangan fasilitas dibanding sekolah-sekolah di daerah perkotaan.
Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam setiap proses perbaikan. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai aturan guna menghindari potensi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang bisa membebani kepala sekolah maupun pihak terkait.
“Kami ingin perbaikan dilakukan, tapi tidak dengan cara yang melanggar aturan. Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan, TGR bisa menjadi beban hukum yang berat. Maka penting untuk tetap mengikuti prosedur yang berlaku,” tambah Yeyen.
Peringatan ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kasus sebelumnya, ditemukan pelanggaran administratif hingga penyalahgunaan anggaran di sejumlah satuan pendidikan di Gorontalo, yang akhirnya berujung pada TGR.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Buntulia menyambut baik kunjungan dan perhatian dari Tim Pansus. Ia mengakui kondisi fisik sekolah sangat membutuhkan pembenahan, namun pihaknya juga berhati-hati dalam setiap langkah pengelolaan dana bantuan maupun program pembangunan.
“Kami bersyukur atas perhatian dari DPRD. Harapan kami, ke depan ada dukungan nyata melalui program pembangunan yang aman dan sesuai prosedur. Kami tidak ingin mengambil risiko hukum, karena itu kami sangat butuh bimbingan teknis dan pendampingan,” jelas Kepala Sekolah.
Sebagai tindak lanjut, Tim Pansus berencana memasukkan temuan ini ke dalam rekomendasi resmi hasil evaluasi LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menyusun kebijakan dan penganggaran tahun berikutnya.
DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi dan kebutuhan sekolah-sekolah di daerah, sembari mendorong tata kelola pendidikan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan dukungan legislatif, diharapkan SMAN 1 Buntulia segera memiliki fasilitas pendidikan yang layak dan representatif, demi mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. (Presiden Syimalun | Ulanda.id)