Ghalib Lahidjun Kritik Keras Manajemen RS Ainun Habibie: “Program Hebat, Tapi Fakta Mengecewakan”

ULANDA.ID I Gorontalo – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, melontarkan kritik tajam terhadap pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Ainun Habibie. Dalam rapat evaluasi kinerja sektor kesehatan yang digelar di kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib menyoroti ketidaksesuaian antara program-program yang selama ini dipaparkan dengan realita pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Ghalib, RS Ainun Habibie sebagai rumah sakit rujukan andalan di Provinsi Gorontalo seharusnya menjadi wajah pelayanan kesehatan terbaik di daerah. Namun kenyataannya, masyarakat masih sering mengeluhkan minimnya ketersediaan obat-obatan esensial dan peralatan medis yang memadai.

“Sudah banyak sekali pemaparan program yang luar biasa, yang disampaikan secara meyakinkan. Tapi ketika kita lihat ke lapangan, faktanya jauh dari ekspektasi. Ini bukan soal anggaran, tapi soal komitmen dan manajemen. Nasib masyarakat yang jadi taruhan,” tegas Ghalib dalam keterangannya kepada media, Senin (21/04).

Ia mengungkapkan bahwa dalam berbagai kesempatan, Dinas Kesehatan maupun pihak rumah sakit telah mempresentasikan program-program penguatan layanan, termasuk modernisasi alat kesehatan dan pemenuhan kebutuhan farmasi rumah sakit. Namun, laporan dari warga yang datang berobat justru menunjukkan hal yang berbeda.

Pasien sering diminta untuk membeli obat di luar rumah sakit karena stok kosong. Selain itu, beberapa alat kesehatan yang seharusnya sudah tersedia sejak tahun lalu, hingga kini belum dapat digunakan secara optimal.

“Bagaimana kita bisa berbicara tentang pelayanan prima kalau obat untuk pasien BPJS saja masih harus dibeli sendiri? Ini sangat ironis. Kita bukan bicara kekurangan anggaran karena dana kesehatan itu cukup besar. Tapi implementasinya yang bermasalah,” imbuh Ghalib.

Politisi tersebut juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek pengadaan alkes dan distribusi obat di lingkungan RS Ainun Habibie. Ia meminta agar Komisi IV segera membentuk tim investigasi khusus untuk mengecek langsung kondisi di lapangan dan memverifikasi laporan-laporan yang masuk.

“Kami akan turun langsung. Jangan hanya percaya pada laporan di atas kertas. Kalau perlu kami rekomendasikan audit menyeluruh. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik,” ujarnya.
Ghalib juga menyampaikan keprihatinannya terhadap nasib masyarakat yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan swasta dan hanya bergantung pada layanan rumah sakit pemerintah.

“Rakyat kecil tidak punya pilihan lain. Mereka berharap besar pada rumah sakit milik pemerintah. Kalau di sini saja pelayanannya amburadul, lalu mau ke mana lagi mereka mencari pertolongan?” katanya dengan nada

manajemen RS Ainun Habibie menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam hal penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Menanggapi kritik yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, terkait pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes), pihak Rumah Sakit Ainun Habibie memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi. Melalui Direktur Rs Hasri Ainun Habibie Dr Fitriayanto Rajak menyampaikan.

“Kami memahami kritik dan masukan yang disampaikan oleh DPRD, khususnya Pak Ghalib Lahidjun. Kritik tersebut kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan dorongan untuk terus memperbaiki diri. Saat ini kami tengah berupaya maksimal mengoptimalkan ketersediaan obat-obatan yang ada di rumah sakit,” ungkap Direktur RS Ainun Habibie.

Pihak rumah sakit mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, memang terjadi tantangan dalam proses distribusi dan pengadaan obat-obatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan sistem e-katalog dan pengadaan nasional. Namun demikian, pihak RS Ainun menyatakan tidak tinggal diam dan telah mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

“Kami terus menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memastikan ketersediaan obat tetap terpenuhi, khususnya bagi pasien yang bergantung pada layanan JKN-BPJS. Beberapa kendala bersifat teknis dan administratif, namun bukan berarti kami abai. Kami bekerja keras untuk menyesuaikan stok obat dengan kebutuhan pasien,” lanjut pernyataan tersebut.

Terkait pengadaan alat kesehatan, manajemen RS Ainun juga menyampaikan bahwa sejumlah program pengadaan yang direncanakan memang memerlukan proses verifikasi dan pengadaan yang tidak singkat. Sejumlah peralatan medis yang sebelumnya mengalami keterlambatan distribusi kini sedang dalam tahap instalasi dan uji coba.

“Kami mohon kesabaran masyarakat. Semua program yang kami jalankan telah melalui perencanaan dan proses sesuai regulasi. Apa yang belum optimal saat ini sedang kami benahi satu per satu,” tambahnya.

Langkah Ghalib ini dinilai sebagai bentuk nyata fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan bahwa pelayanan dasar, khususnya kesehatan, bisa dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh warga Gorontalo. (PreseidenSyimalun/Ulanda.Id)