La Ode Haimudin Tegaskan: Anggaran Harus Prioritaskan Dampak Nyata

ULANDA.ID I Deprov Gorontalo, 5 Mei 2025 — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Dulohupa, Senin pagi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, Hi. La Ode Haimudin, membahas secara khusus mengenai alokasi efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025.

Dalam arahannya, La Ode Haimudin menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Banggar DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa alokasi efisiensi benar-benar selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan arahan kementerian. “Banggar berharap alokasi efisiensi ini tidak bias dan sepenuhnya mengacu pada pedoman pusat,” ujarnya.

Namun demikian, Banggar masih menemukan sejumlah alokasi efisiensi yang dinilai belum sesuai skala prioritas. Salah satunya adalah penganggaran proyek Jalan Amir Piola yang mencapai Rp14 miliar. Alokasi tersebut memicu reaksi kritis dari para anggota Banggar.

La Ode Haimudin mengungkapkan bahwa proyek Jalan Amir Piola dinilai belum mendesak dibandingkan dengan sejumlah jalan lain yang mengalami kerusakan berat, seperti Jalan Tangggidaa dan jalan di wilayah Bubaa yang hampir terputus akibat banjir bandang. “Kalau memang belum prioritas dan tidak berdampak langsung, lebih baik dialihkan ke yang lebih urgen. Jalan-jalan yang terdampak bencana jelas butuh penanganan segera,” tegasnya.

Banggar DPRD, lanjut La Ode, akan memberi tanda “bintang” pada pos anggaran yang dianggap belum relevan untuk kemudian dievaluasi kembali bersama TAPD. Ia menambahkan bahwa prinsip efisiensi harus diiringi dengan sensitivitas terhadap kondisi di lapangan serta kebutuhan nyata masyarakat.

“Efisiensi bukan hanya soal memangkas, tapi soal mengarahkan anggaran ke tempat yang paling membutuhkan. Jika tidak dikerjakan, dampaknya bisa besar bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan sikap kritis ini, DPRD Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi rakyat.